ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU KLAS 1A KOTA BENGKULU TENTANG PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu No:43/PDT.G/2016/PN.BGL)

Yurdani, Sari and Hamdani, Ma’akir and Joko, Susetyanto (2023) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU KLAS 1A KOTA BENGKULU TENTANG PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu No:43/PDT.G/2016/PN.BGL). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - Yurdani Sari - AnyaBQ ILYAVU.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting, kepemilikan dan penggunaan tanah sering berujung persengketaan akibat tidak dimilikinya dasar hukum yang kuat sebagai pegangan. Di Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu, banyak terjadi kasus pertanahan pernah seperti sengketa Tanah yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Dalam Putusan No:43/Pdt.G/2016/Pn.Bgl dimana terjadi sengketa pertanian Seluas 19.000 M2 yang terletak di Jl. Budi Utomo 3 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, permasalahan dalam sengketa ini adalah bagaiamana pertimbangan hukum dan pelaksanaan putusan No:43/Pdt.G/2016/Pn.Bgl, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum dan bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dalam memutuskan perkara sengketa tanah sebagaimana dalam putusan No:43/PDT.G/2016/PN.BGL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Surat Keterangan Tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mentri ATR/BPN Nomor 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftran Tanah Masayarakat ini kedudukan SKT yang awalnya merupakan alas hak dalam proses pendaftaran tanah menjadi tidak ada lagi. Hilangnya kedudukan SKT sebagai alas hak dalam pendaftran tanah, tidak semerta-merta mempengaruhi kedudukan SKT sebagai hak dasar atas sebidang tanah. SKT tetap memiliki kedudukan sebagai hak dasar atas sebidang tanah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah. Banyaknya biaya yang harus ditanggung pemohon eksekusi merupakan faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Kata Kunci: Analisis, Sengketa Pertanahan, Eksekusi Putusan

Actions (login required)

View Item