PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

Fepy, Purnamasari and M.Yamani, Yamani and Ahmad, Wali (2023) PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI FEPY PURNAMASARI - fepy purnamasari.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan keputusan daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah Satpol PP memiliki sejumlah tugas di antaranya memelihara serta menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepala Satpol PP dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui penghambat dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Satpol PP dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif atau kualitatif. Hasil penelitian menunjakkan bahwa Kepala Satpol PP Kota Bengkulu telah berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi sampah. Salah satunya ialah dengan menindak tegas oknum pembuang sampah sembarangan dengan penegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolan Sampah. Sanksinya denda Rp 5 juta dan 3 bulan kurungan, dan faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu adalah; 1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati peraturan yang berlaku, 2) kurangnya sarana dan prasarana, 3) kurangnya personil Satpol PP dan Petugas Kebersihan, 4) anggaran yang terbatas. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam hal ini Satpol PP dalam mengatasi faktor penghambat fungsi pengawasan dalam penegakan peraturan daerah; 1) sosialisasi dan pembinaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat, 2) mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana, 3) mengoptimalkan pengelolaan anggaran, 4) menambah jumlah personil Satpol PP dan Petugas Kebersihan. Kata kunci: kewenangan, Satpol PP Kota Bengkulu, penegakan hukum, peraturan daerah, pengelolaan sampah

Actions (login required)

View Item