PERTIMBANGAN HAKIM DALAMPENJATUHAN LAMANYA PIDANA PENJARASEBAGAI PENGGANTI PIDANA TAMBAHANUANG PENGGANTI DALAM PERKARATINDAKPIDANAKORUPSI

Ruth, Novaulina and Sudirman, Sitepu and Benget. H, Simatupang (2023) PERTIMBANGAN HAKIM DALAMPENJATUHAN LAMANYA PIDANA PENJARASEBAGAI PENGGANTI PIDANA TAMBAHANUANG PENGGANTI DALAM PERKARATINDAKPIDANAKORUPSI. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI RUTH N SIDEBANG BEBAS PUSTAKA - Ruth Sidebang.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara yang mengakibatkan krisis diberbagai bidang. Demi menekan pertumbuhan korupsi di Indonesia, dilakukanberbagai upaya pencegahan korupsi. Salah satunya dengan memberikan pidanatambahanberupapembayaranuangpengganti.Dalamhalterpidanatidakmempu nyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, makadipidana dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidanapokoknya. Tidak adanya pedoman mengenai lamanya pidana penjara penggantiberdasarkan pidana tambahan uang pengganti mengakibatkan sering terjadinyadisparitas. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris denganpendekatan non doctrinal berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori�teorimengenaiprosesterjadinyadanbekerjanyahukumdimasyarakat.Rumusanmasala hdalampenelitianiniialahbagaimanapertimbanganhakimdalampenjatuhanlamanyap idanapenjarasebagaipenggantipidanatambahanuangpengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimanakah kebijakan yangdapat mencegah terjadinya disparitas putusan dalam penjatuhan lamanya pidanapenjara sebagai pengganti pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindakpidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada pedomanyang baku mengenai penentuan lamanya pidana penjara pengganti, sedangkanPasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang PenggantiDalam Tindak Pidana Korupsi hanya menentukan bahwa maksimal pidana penjarapengganti adalah 20 (dua puluh) tahun. Sehingga, di dalam menjatuhkan suatuputusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologisserta berdasarkan keyakinan hakim yang diperoleh dari awal hingga akhir suatuperkara yang terjadi. Dikarenakan tidak adanya batasan dalam pemberian pidanapenjara sebagai pengganti pidana tambahan uang pengganti sehingga dibutuhkanbeberapakebijakan untukmengurangidisparitasyangada. Keyword : Pidana penjara pengganti,Pidana tambahan uang pengganti, TindakPidanaKorupsi, Disparitas

Actions (login required)

View Item