IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TERHADAP TERPILIHNYA ORIENT PATRIOT RIWU KORE SEBAGAI CALON BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA

ADITYA, MAULANA and Amancik, Amancik and Deli, Waryenti (2023) IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TERHADAP TERPILIHNYA ORIENT PATRIOT RIWU KORE SEBAGAI CALON BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi_Aditya Maulana_B1A017012 - aditya maulana.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah adalah Warga Negara Indonesia. Pada tanggal 9 Desember 2020 telah ditetapkan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam PILKADA Sabu Raijua 2020. Terpilihnya Orient menuai polemik setelah ia diduga sebagai Warga Negara Amerika Serikat melalui surat elektronik yang dikirim kepada ketua BAWASLU Sabu Raijua. Menanggapi hal tersebut Ir. Taken Irianto Radja Pono,M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja, selaku pasangan nomor urut 3 dalam PILKADA Sabu Raijua 2020 mengajukan permohonan kepada MK. Berdasarkan permohonan tersebut MK telah mengeluarkan putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Putusan tersebut pada pokoknya mendisfikualifikasi Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias uly dalam PILKADA Sabu Raijua, serta memerintahkan KPU Kabupaten Sabu Raijua melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua, Putusan tersebut menimbulkan dampak dari berbagai aspek. Untuk menjawab dampak tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP�XIX/2021 terhadap terpilihnya Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati terpilih dalam PILKADA di Kabupaten Sabu Raijua dan bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP�XIX/2021 .Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal dan dokumen lainnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 135/PHP.BIP-XIX/2021 memberikan dampak berupa dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua. Seluruh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 telah dilaksanakan oleh pihak KPU, Bawaslu dan Kepolisan. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item