BATASAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Vira, Agusti Ormanda and Hamzah, Hatrik and Asep, Suratman (2023) BATASAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Vira Agusti Ormanda (B1A018260) Skripsi akhir - Vira Agusti Ormanda.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan pasal tersebut penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara dalam praktiknya memiliki perbedaan, sehingga dilakukan penelitian mengenai batasan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat diukur dari adanya kekurangan uang, surat berharga dan barang yang dijadikan uang yang telah terbukti nyata dan pasti jumlahnya yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan penyalahgunanaan kewenangan yang merugikan perekonomian negara cakupannya lebih luas dibandingkan merugikan perekonomian negara. Merugikan pererkonomian negara merupakan kerugian tersebut telah nyata adanya dan dirasakan oleh masyarakat luas sehingga menjadi real loss atau actual loss dapat berupa kerusakan lingkungan, pembakaran hutan, illegal logging yang dapat memungkinkan penyebab terjadinya kerugian langsung maupun tidak langsung dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat banyak. Kata Kunci: Korupsi, Penyalahgunakan Kewenangan, Keuangan Negara, Perekonomian Negara.

Actions (login required)

View Item