LEGALITAS HAK PENSIUN PENYELENGGARA NEGARA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERPIDANA KORUPSI

SHERLY, MEVITASARI and Herlambang, Herlambang and Jonny, Simamora (2023) LEGALITAS HAK PENSIUN PENYELENGGARA NEGARA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERPIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SHERLY MEVITASARI - zamzami zami.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Dalam menjalankan sistem pemerintahan maka dibentuklah Undang�Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Baik dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengataur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi penyelenggara negara. Konsekuensi dari asas legalitas adalah dalam proses peradilan pidana diberlakukan praduga tak bersalah sampai ada putusan yang sudah ikracht yang dimanfaatkan oleh penyelenggara negara yang tersandung korupsi untuk mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai tersangka sehingga ia berhak mendapatkan hak pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hak keuangan penyelenggara negara tersangka korupsi. Metode penelitian yang di pakai adalah deskrptif dengan jenis penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang di analisis dengan logika deduktif, yang menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih belum optimal. Penegak hukum hanya melihat delik tindak pidana yang dilakukan tanpa melihat lebih luas unsur-unsur tindak pidana seperti locus delicti dan tempus delicti sehingga dapat mengetahui dampak dan perbuatan tindak pidana lainnya yang saling berhubungan. Kata kunci : Asas Legalitas, Penyelenggara Negara, Kerugian Keuangan Negara / Perekonomian Negara, Korupsi.

Actions (login required)

View Item