DESAIN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PASCA KESERENTAKAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Kurniawan, Eka Saputra and Amancik, Amancik and Edra, Satmaidi (2023) DESAIN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PASCA KESERENTAKAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Tesis Eka OK - Eka Rahman.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Penyelenggaraan keserentakan Pemilihan Umum Presiden / Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, berdampak terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu. Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang permanen sampai tingkat kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak bersesuaian dengan desain jadwal dan desain anggaran. Penataan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersipat ad hoc, harus menjadi pertimbangan untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Penelitian ini menjawab dampak keserentakan pemilu dan pilkada tahun 2024 terhadap tugas dan wewenang penyelenggara pemilu dan bagaimana desain kelembagaan penyelenggara pemilu pasca keserentakan pemilu dan pilkada tahun 2024. Menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan yaitu perundang-undangan, historis dan konseptual. Hasil penelitian menemukan, pertama keserentakan pemilu berdampak kepada efisiensi anggaran dan sumberdaya manusia. Kedua, desain kelembagaan penyelenggara pemilu dengan 4 varian desain yaitu : kelembagaan penyelenggara bersipat permanen, kelembagaan penyelenggara bersipat ad hoc, kelembagaan penyelenggara pusat yang permanen dan kelembagaan penyelenggara sampai tingkat provinsi yang permanen.

Actions (login required)

View Item