TINJAUAN YURIDIS HAK JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

NATALIA, OLDEORA SIMANJUNTAK, and Antory, Royan and Lidia, Br. Karo (2023) TINJAUAN YURIDIS HAK JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS NATALIA OK - natalia oldeora simanjuntak.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP yang dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan adanya yurisprudensi pengadilan yang memutuskan perkara peninjauan kembali. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui landasan yuridis jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dan memformulasikan ketentuan Upaya Hukum Peninjuan Kembali di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yaitu adanya landasan yuridis jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan permintaan peninjauan kembali berdasarkan hukum pidana di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap dan Jaksa Agung Nomor: Per 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum serta salah satu alasan diajukannya peninjauan kembali adanya Novum atau suatu alat bukti baru. Saat di masa ini telah terjadi ketidaksinkronan terhadap berbagai peraturan perundangan, hal ini mendorong para pihak untuk menafirkan ketentuan tersebut. Kata Kunci : Landasan Yuridis, Jaksa, Peninjauan Kembali

Actions (login required)

View Item