KAJIAN NORMATIF TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

ACHMAD, MEGANTARA and Sudirman, Sitepu and Susi, Ramadhani (2023) KAJIAN NORMATIF TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKIRPSI FIX AHMAD HAFIZ WAHYUDI - Ahmad Hafiz Wahyudi.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian tentang kajian normatif terhadap pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual didasarkan kepada pembaharuan terhadap alat bukti yang ada sejak berlakuknya UU-TPKS dengan menjadikan barang bukti sebagai alat bukti merupakan pembaharuan terhadap ketentuan KUHAP, Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pengaturan alat bukti yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kekerasan seksual, dan 2). Untuk menganalisis dan mendeskripsikan legalitas barang bukti menjadi alat bukti menurut UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Data terkait penelitian ini ada didapatkan dengan metode deskriptif studi dokumen. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder di kelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: 1) Alat bukti dalam undang-undang khusus berkenaan dengan kekerasan seksual sebagian diatur menyimpang dari ketentuan di dalam KUHAP, dan 2) Legalitas terhadap barang bukti yang menjadi alat bukti dibenarkan karena Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yang menginduk kepada legal proof system dan dipengaruhi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yakni: 1). Alat bukti dalam undang-undang khusus ditentukan lain dari ketentuan umum dan keberlakuannya dibatasi oleh ruang lingkupnya, dan 2) kemajuan zaman dan teknologi telah mempengaruhi pembaharuan terhadap alat bukti yang ada dalam menangani kasus kekerasan seksual. Adapun saran dalam penilitan ini adalah, 1). Pemerintah indonesia secepatnya membentuk aturan turunan untuk barang bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti, 2) Pemerintah Indonesia juga harus memberikan informasi secara jelas terhadap latar belakang terbentuknya barang bukti sebagai alat bukti Kata Kunci: Barang bukti, Pembuktian, Legalitas, Kekerasan seksual

Actions (login required)

View Item