KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PONDOKAN MENDAFTARKAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KELURAHAN KANDANG LIMUN KOTA BENGKULU

MEBY, JANUARDI and Edi, Hermansyah and Ganefi, Ganefi (2023) KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PONDOKAN MENDAFTARKAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KELURAHAN KANDANG LIMUN KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - MEBY JANUARDI (B1A018232) - MJanuardi 29.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Merek tidak pernah terlepas dari pelanggaran Kekayaan Intelektual seperti peniru, pemalsuan, perusakan reputasi dan lain-lain. Apabilah merek telah terdaftar dengan sah, maka jika terjadi pelanggaran, pemegang atau pemilik hak merek bisa menuntut atau menyelesaikannya lewat jalur hukum. Oleh karena itu para pelaku usaha sangat penting untuk mendaftarkan merek dagang atas produk/jasa yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesadaran hukum pelaku usaha pondokan mendaftarkan merek serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha mendaftarkan merek. Metode penelitian ini yaitu hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode purposive yaitu untuk menentukan informasi yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan penelitian. Alasan pelaku usaha pondokan di Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu tidak mendaftarkan merek usahanya dikarenakan, kurangnya pengetahuan pelaku usaha pondokan tentang pendaftarkan merek usaha, dan khawatir akan biaya pendaftaran merek mahal. Peran Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap merek bagi pelaku usaha pondokan di Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu yang dibantu oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Bengkulu lewat penyuluhan atau sosialisasi serta pemembutan website mengenai pendaftaran merek. Meskipun demikian pemerintah hanya sekedar memfasilitasi saja itu belum cukup untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam pendaftaran merek, harusla diimbangi oleh inisiatif dan kemandirian dari diri pelaku usaha pondokan tidak bisah hanya sekedar mengandalkan penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah yang berwenang yaitu Kementerian hukum dan HAM. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Merek Usaha, Kekayaan Intelektual, Pelaku Usaha

Actions (login required)

View Item