PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN PADA FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA BENGKULU

AHMAD, BILHARI AL AQSHA and Sudirman, Sitepu and Ria, Anggraeni Utami (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN PADA FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI AHMAD BILHARI AL AQSHA - Ahmad Bilhari.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Permasalahan bagi suatu kota adalah terletak pada kebutuhan masyarakat, semakin meningkatnya masyarakat maka semakin tinggi juga permasalahan yang ada pada suatu kota. Di Kota Bengkulu sendiri terdapat permasalahan karena belum terpenuhinya hak dan kebutuhan pejalan kaki. Hal tersebut terpinggirkan akibat aktivitas masyarakat yang ingin memenuhi taraf hidupnya, sehingga timbulah perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fasilitas pejalan kaki di Kota Bengkulu. Perbuatan tersebut sangat ragam bentuknya seperti pedagang kaki lima, pengamen, serta kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berhenti atau parkir sembarangan di fasilitas pejalan kaki. Di Kota Bengkulu penegakan hukum yang dipakai yaitu penegakan hukum Satpol PP yang menggunakan Pasal 22 ayat (1) junto Pasal 39 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fasilitas pejalan kaki di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang memperoleh data dari data primer atau suatu data yang diterima langsung dari sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fasilitas pejalan kaki di Kota Bengkulu termasuk tindak pidana ringan yang ditegakkan oleh Satpol PP pada Pasal 39 ayat (1) Perda Kota Bengkulu Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam wilayah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 dan anggota Satlantas Polres Kota Bengkulu pada Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena sanksi hukuman yang diberikan terhadap para pelaku atau pelanggar masih belum maksimal dan menimbulkan efek jera. Karena melihat wawancara dari para pelanggar dan grafik para pelanggar dan pelaku yang naik turun setiap tahunnya. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Fasilitas Pejalan Kaki, Perbuatan Yang Mengakibatkan Gangguan Pada Fasilitas Pejalan Kaki

Actions (login required)

View Item