KAJIAN YURIDIS HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Clarita, William and Sudirman, Sitepu and Benget, H.Simatupang (2023) KAJIAN YURIDIS HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Text (Thesis)
Skripsi Full_Clarita William_B1A018295-2 - Clarita William.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Pengaturan restitusi dalam KUHP dan KUHAP maupun undang-undang lainnya sudah diatur tetapi pengaturannya masih terdapat kekurangan yang perlu dikaji untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Harus ada penegasan dalam hukum pidana materiil bahwa restitusi adalah bagian dari bentuk perhatian terhadap perlindungan korban tindak pidana atas pemenuhan haknya. Sehingga perlu dikaji mengenai pengajuan hak restitusi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana dan akibat hukum restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan cara analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa pengajuan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam KUHP dan KUHAP serta diluar KUHP dan KUHAP. Awalnya pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK, namun LPSK tidak ada diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat diajukan langsung kepada pengadilan ataupun melalui LPSK. Setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi terpidana yang tidak membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan. Hal ini menyebabkan terpidana lebih memilih menjalankan pidana kurungan, sehingga tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana. Harus ada upaya paksa agar pelaku tindak pidana mau membayarkan restitusi yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana pokok. Penjatuhan hukuman ini sebagai pengganti dari pidana kurungan.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: irma rohayu
Date Deposited: 26 Jun 2024 04:36
Last Modified: 26 Jun 2024 04:36
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/18591

Actions (login required)

View Item View Item