PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

OCHA, ANDEA SEPTIKA and Deli, Waryenti and Tri, Andika (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI OCHA ANDEA SEPTIKA B1A019023 - Ocha Andea.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah suatu Negara terdiri atas darat, udara dan laut serta tanah dibawahnya, wilayah perairan tunduk pada 3 jenis kedaulatan yakni kedaulatan mutlak, kedaulatan terbatas dan kedaulatan Internasional. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah perairan yang berlaku kedaulatan terbatas, yang artinya Negara Pantai hanya diberikan hak menguasai seluruh sumber daya yang ada di ZEE tetapi tidak dapat memiliki. Melimpahnya sumber daya perikanan yang ada di wilayah ZEE Indonesia memberikan ruang yang luas untuk terjadinya praktek IIU Fishing, maraknya fenomena IUU Fishing di ZEE Indonesia akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tertentu terkait dengan penanganan IUU Fishing di ZEE Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang (1) Bagaimana pengaturan terhadap kapal asing yang tertangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (2) Bagaimana tindakan Indonesia terhadap Awak Kapal Asing yang tertangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait dengan kapal asing pelaku illegal fishing yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan Pasal 73 (4) UNCLOS 1982 yakni berupa tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal sebagai sanksi terhadap kapal pelaku illegal fishing, hal ini sekaligus merupakan implementasi atas kewenangan yang diberikan oleh UNCLOS 1982 kepada Negara pantai. Sedangkan terkait dengan tindakan Indonesia terhadap Awak Kapal Asing yang tertangkap di ZEE Indonesia terdapat disharmonisasi pengaturan antara Pasal 83A ayat (2) Undang-Undang Perikanan terhadap ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 73 ayat (2) dan (3) UNCLOS 1982, dengan adanya tindakan penahanan dan penetapan status tersangka terhadap Nahkoda kapal asing yang tertangkap. Kata Kunci: Illegal Fishing, ZEE, Indonesia, Penenggelaman Kapal,Penangkapan Awak Kapal. xv

Actions (login required)

View Item