KAJIAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 10/PID.SUS�TPK/2021/PT. DKI TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA (KASUS PINANGKI SIRNA MALASARI)

Ripan, Yudistra Sitepu and Agusalim, Agusalim and Benget, H.Simatupang (2023) KAJIAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 10/PID.SUS�TPK/2021/PT. DKI TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA (KASUS PINANGKI SIRNA MALASARI). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Ripan Revisi - ripan yudistra.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS�TPK/2021/PT.DKI atas nama terdakwa Pinangki merupakan putusan yang menarik perhatian masyarakat karena penjatuhan pidana dilakukan dengan tidak proporsional sesuai kadar kesalahan terdakwa dan pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan keseimbangan penjatuhan pidana dengan besaran kesalahan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus/putusan. Sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan cara menelusuri dokumen hukum, informasi hukum seta kepustakaan hukum yang kemudian ditulis dalam bentuk uraian secara sistematis, logis, dan rasional. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: Pengurangan penjatuhan pidana pada putusan nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI oleh majelis hakim tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa terbukti melakukan tiga tindak pidana yang diantara ketiga tindak pidana tersebut terdapat tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan status terdakwa yang merupakan seorang aparat penegak hukum seharusnya dijadikan sebagai alasan yang memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat banding tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Ini disebabkan oleh majelis hakim yang hanya berfokus pada penerapan hukum saja dengan mengabaikan apakah penerapan hukum tesebut telah adil dan berdayaguna. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan tersebut tidak mencapai tujuan hukum dengan seutuhnya. Kata Kunci : Kesalahan, Proporsional, Pertimbangan Hukum, Keadilan, Kemanfaatan

Actions (login required)

View Item