TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN SECOND IMPOR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

NADIA, SALSABILA and Hamdani, Ma’akir and Wafiya, Wafiya (2023) TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN SECOND IMPOR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI_NADIA SALSABILA_B1A018149 - Nadia Salsabila.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Transaksi jual beli pakaian second impor adalah salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan prioritas pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri. Indonesia sendiri memiliki hukum positif yang mengatur tentang larangan impor pakaian second. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara transaksi jual beli pakaian second impor dengan pengaturan hukum positif dan untuk menganalisis penyebab ketidaksesuaian antara keduanya melalui studi peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli pakaian second impor bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penyebab inkonsistensi tersebut antara lain adalah adanya konflik norma antar hukum positif, kurangnya integrasi pelaksanaan sanksi, tidak efisiennya tujuan impor pakaian second dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pakaian second impor. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian hukum menyebabkan kekacauan dan inkonsistensi hukum positif dalam transaksi jual beli pakaian second impor di Indonesia, sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam meninjau kembali norma hukum yang berlaku agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perlu adanya kontribusi masyarakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan ketentuan hukum positif tersebut. Kata Kunci : Pakaian second impor, hukum positif, inkonsistensi

Actions (login required)

View Item