KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL SUATU TINJAUAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

YOSIYE, HERLINAWATI and Ardilafiza, Ardilafiza and Jonny, Simamora (2023) KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL SUATU TINJAUAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) YOSIYE HERLINAWATI, B1A019237 - yosiye herlinawati.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Presiden selaku kepala negara memiliki visi dan misi, salah satunya mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perekonomian rakyat sesuai konsep welfare state. Dalam mendukung hal tersebut, Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. dalam pelaksanaannya, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 hal serupa. Instrumen tersebut tidak dikenal dalam hirarki undang�undang dan dalam muatan materinya menimbulkan kontroversi karena dinilai bertentangan dengan UU. Berdasarkan hal tersebut, menjadi pertanyaan apakah materi muatan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional suatu tinjauan fungsi administrasi negara?, apakah kualifikasi inpres nomor 1 tahun 2016 dalam fungsi hukum administrasi nagara?. Analisis yang digunakan adalah 3 fungsi hukum administrasi. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan serta analisis kualitatif. Hasil penelitian ini materi muatan inpres ini tidak memberikan norma baru, sehingga tidak terbukti sebagai diskresi dan bukan produk perundang�undangan karena muatannya hanya berisi perintah, dan instrument yang digunakan menjadi bagian tata naskah dinas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam fungsi jaminan maka inpres ini memberikan jaminan kepastian hukum berupa dorongan agar terciptanya persamaan persepsi terkait keutamaan/prioritas percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional ini. Dalam kualifikasinya instruksi presiden ini hanya bersifat memberikan perintah dalam menyegerakan proyek stragis nasional tanpa melanggar kewenangan masing-masing, sehingga dalam penyelenggaraan administrasi lebih erat kaitannya dan naskah persuratan dari presiden kepada bawahannya sebagai kepala Negara sekaligus kepala administrasi ebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945. Kata kunci: Instuksi Presiden, Fungsi Hukum Administrasi, Tata Naskah Dinas

Actions (login required)

View Item