KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MENETAPKAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

REFFKI, NOVALDO and Ardilafiza, Ardilafiza and Ahmad, Wali (2023) KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MENETAPKAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Dokumen dari Reffki Novaldo - Reffki Novaldo.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Meskipun Menteri Dalam Negeri berwenang dalam menetapkan penjabat kepala daerah (pj) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, masih meninggalkan persoalan dan implikasi hukum atas undang-undang tersebut. Penunjukan penjabat (pj) kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada serentak nasional tahun 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut memberikan multitafsir jika tidak diberikan penjelasan dan turunan hukumnya. Lebih-lebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU�XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022 memberikan putusan yang mengikat dan final atas perubahan dari norma hukum dari undang-undang tersebut. Memerhatikan putusan tersebut pembentuk peraturan harus memerhatikan undang-undang dan putusan tersebut sebelum menetapkan penjabat kepala daerah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode deskriptif yang dapat menjelaskan keadaan objek penelitian apa adanya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga dapat digunakan dalam menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai akhir dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa kepada pihak pembuat peraturan dan pembuat kebijakan untuk memerhatikan dan mempertimbangkan segala peraturan perundangan dan putusan yang ada dalam menetapkan regulasi turunan dalam menetapkan penjabat kepala daerah tanpa mengabaikannya sedikitpun. Kata kunci : menteri dalam negeri, penjabat kepada daerah, kedudukan, wewenang, regulasi

Actions (login required)

View Item