ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO OLEH DPR RI BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945

BELINDA, TRI UTAMI and Ardilafiza, Ardilafiza and Jonny, Simamora (2023) ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO OLEH DPR RI BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) full SKRIPSI BELINDA TRI UTAMI - Belinda Tri utami.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konsti�tusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dil�aksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamh konstitusi memiliki 9 orang hakim yang diajua�kan dari 3 lembaga yakni. Presiden. Mahkamah agung dan Dewan Per�wakilan Rakyat. Hakim konstitusi merupakan hakim yang bisa dikatakan sangat mulia, oleh karena itu jika hakim ingin diberhentikan harus sesuai dengan prosedur yang ada, hakim konsstitusi dapat diberhentikan secara hormat dan tidak hormat. Ada berapa persyaratan hakim konstitusi diber�hentikan secara tidak hormat, namum jika hakim konstitusi diberhentikan secara tidak hormat diluar ketentuan yang telah ditentukan maka kepu�tusan tersebut tidak sah. Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Hakim, Pemberhentian

Actions (login required)

View Item