DISPARITAS PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPAHIANG

INGKE, RECA and Herlambang, Herlambang and Benget, H.Simatupang (2023) DISPARITAS PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPAHIANG. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) INGKE RECA B1A019350 SKRIPSI - Ingke Areca.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi menjadi masalah yang sulit diberantas di era ini. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi berat terhadap pelaku korupsi, masih saja terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang memanfaatkan kedudukan serta tugasnya untuk memperkaya pribadi. Pelaku dari tindak pidana ini adalah sepasang suami istri yang dalam pertanggungjawabannya terdapat disparitas pidana. Tujuan dari penelitian ini yaitu: a) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi oleh oknum lembaga swadaya masyarakat terhadap Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang dan b) Untuk mengetahui danmenganalisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh oknum lembaga swadaya masyarakat terhadap Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, serta sifat yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: a) Faktor penyebab disparitas terhadap tindak pidana korupsi oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Kepala Desa Di Kabupaten Kepahiang yaitu: faktor kebebasan hakim, perbedaan status pekerjaan terdakwa, dan tidak menggunakan pedoman pemidanaan yang tepat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dan b) Analisis sehingga menyebabkan terjadinya disparitas pidana antara kedua terdakwa Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Kepala Desa Di Kabupaten Kepahiang ada tiga yaitu: Surat Dakwaan terhadap Cahaya sumita binti salehan dan suryadi bin syamsu, Perbandingan mengenai putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung terdakwa cahaya sumita binti salehan dan suryadi bin syamsu dan adanya perbedaan pendapat diantara hakim yang ada di Mahkamah Agung. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam hal ini harus berperan aktif untuk memperbaiki pola pikir masyarakat terutama aparatur desa bahwasanya mengambil uang dana desa untuk dipergunakan kepentingan�kepentingan yang merugikan keuangannegara itu melanggar Undang-Undang dan ada ketentuan pidananya. Kata Kunci: Disparitas pidana, Korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat

Actions (login required)

View Item