PERTIMBANGAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU DALAM PUTUSAN NOMOR REGISTER 001/PS.REG/17/X/2020

AJI, PRASETYO and Amancik, Amancik and Tri, Andika (2023) PERTIMBANGAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU DALAM PUTUSAN NOMOR REGISTER 001/PS.REG/17/X/2020. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - AJI PRASETYO (B1A017204) - Aji Prasetyo.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Pentingnya penulis melakukan penelitian ini adalah karena ingin melihat bagaimana pertimbangan dari Bawaslu dalam penetapan calon gubernur dan calon gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peetimbangan hukum bawaslu Provinsi bengkulu dalam putusan nomor register 001/ps.reg/17/x/2020 yang mengabulkan gugatan agusrin-imron menjadi calon gubernur – wakil gubernur provinsi bengkulu tahun 2020. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa: (1). Penafsiran komisi pemilihan umum Provinsi bengkulu dalam putusan nomor register 001/ps.reg/17/x/2020 yang mengabulkan gugatan agusrin-imron menjadi calon gubernur – wakil gubernur provinsi bengkulu tahun 2020, bahwa KPU berwenang melakukan perubahan atas Keputusan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat jika sesuai peraturan perundang- undangan berdasarkan asas contrarius actus. (2)Penafsiran badan pengawas pemilihan umum Provinsi bengkulu dalam putusan nomor register 001/ps.reg/17/x/2020 yang mengabulkan gugatan agusrin-imron menjadi calon gubernur – wakil gubernur provinsi bengkulu tahun 2020 bahwa Sifat putusan Bawaslu adalah mengikat maka putusan Bawaslu tersebut menggugurkannya ketentuan PKPU tentang larangan yang tidak memperbolehkan mantan napi koruspi menjadi caleg. Selain itu implikasi lainnya adalah mewajibkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan tersebut yaitu untuk meloloskan mantan napi korupsi yang seblumnya Tidak Memenuhi Syarat menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif menjadi memenuhi syarat. Kata Kunci : Pertimbangan hukum, Bawaslu , Komisi Pemilihan Umum

Actions (login required)

View Item