PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TANJUNG RAMAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SARI, TRI WAHYUNI and Herlambang, Herlambang and Benget, H.Simatupang (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TANJUNG RAMAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - SARI TRI WAHYUNI (B1A016222) - Sari Tri Wahyuni.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan serta kewenangan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Semakin meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana desa membuat rentan terjadi praktek korupsi dana desa bagi pemerintah Desa, seperti kasus yang sering terjadi didesa-desa yang berada di Kabupaten Bengkulu tengah terutama pada kasus dana Desa Tanjung Raman Kabupaten Bengkulu Tengah. Mengingat dampak dari korupsi maka muncullah berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa tanjung raman di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa tanjung raman di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwasanya, 1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tanjung Raman di Kabupaten Bengkulu Tengah , aparat penegak hukum telah melakukan tugas nya secara efektif sesuai dengan peraturan yang ada Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif 2. Faktor hambatan yang terjadi pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tanjung Raman di Kabupaten Bengkulu Tengah, masih ditemukan banyak sekali hambatan seperti, tersangka dan saksi-saksi yang tidak korperatif, penyidik kesulitan dalam menemukan alat bukti, saksi-saksi yang tidak hadir dikarenakan takut keterangan yang akan diberikannya dapat memberatkan tersangka, persidangan yang dilakukan secara daring dikarenakan adanya pandemi virus covid 19, dan kurangnya pengetahuan hukum dimasyarakat,serta rendahnya tingkat sumber daya masyarakat dalam hal berbahasa sehingga menyulitkan penyidik untuk menerima keterangan dari saksi, maka dari itu aparat penegak hukum harus menyiapkan penerjemah untuk mengartikan kata-kata yang dikeluarkan oleh saksi Kata Kunci: korupsi, Penegakkan, Tindak Pidana

Actions (login required)

View Item