IZIN PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT DAUN DESA TEBAT MONOK KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

WINDI, FRANSISKA and Iskandar, Iskandar and Wulandari, Wulandari (2023) IZIN PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT DAUN DESA TEBAT MONOK KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - WINDI FRANSISKA B1A019365 - windi fransiska.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dijelaskan bahwasannya: “Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin”. Pemanfaatan Sumber Daya air dapat dilakukan apabila sesui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tepatnya di wilayah Gunung Desa Tebat Monok terdapat penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan tanpa izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan penegakan hukum perizinan dalam pemanfaatan sumber mata air di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan kendala dalam penegakan hukum perizinan dalam pemanfaatan sumber mata air di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Desa Tebat Monok Kecamatan Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapat adalah Penegakan hukum administrasi terhadap masyarakat yang memanfaatkan sumber mata air di kawasan hutan lindung Bukit Daun Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk kegiatan usaha hanya diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi yaitu kendala dari peraturan perundang-undangan tidak berjalannya sanksi hukum maupun sanksi administrasi kepada para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu Polisi Kehutanan KPHL Bukit Daun tidak bisa menerapkan peraturan yang ada kepada pelaku usaha yang memanfaatkan sumber mata air tanpa izin dalam kawasan hutan lindung, kurangnya kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki sumber daya manusia, dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perizinan usaha. Kata Kunci : Perizinan, Pemanfaatan Sumber Mata Air, Kawasan Hutan Lindung, Bukit Daun, Penegakan Hukum.

Actions (login required)

View Item