PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM BENGKULU SELATAN

YOLANDA, APRILIA and Agusalim, Agusalim and Stevri, Iskandar (2023) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM BENGKULU SELATAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - YOLANDA APRILIA (B1A019345) - Yolanda aprilia Yolanda.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Kasus persetubuhan terhadap anak dengan anak semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara, demikian juga dalam hal penegakan hukum tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum Bengkulu Selatan di mana dilakukan oleh anak didik pelaku tindak pidana persetubuhan yaitu NSA dan BRP. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Bengkulu Selatan dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak di wilayah hukum Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan metode pengumpulan data berupa hasil wawancara pihak terkait dalam penanganan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak dengan anak. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Dalam kasus BRP dan NSA, pidana dengan syarat dapat dijatuhkan hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal itu ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Sedangkan yang menjadi hambatan penegakan hukum persetubuhan oleh anak dengan anak adalah proses intervensi korban, ketika tidak adanya psikolog di daerah Bengkulu Selatan membuat rujukan terhadap korban menjadi tidak terpenuhi, dan jika merekomendasi kan ke daerah lain seperti Kota Bengkulu maka biaya tersebut juga tidak ada. Kata Kunci: Persetubuhan , Bengkulu Selatan, Tindak Pidana.

Actions (login required)

View Item