KEDUDUKAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Bella, Andesti and Jonny, Simamora and Sonia, Ivana Barus (2023) KEDUDUKAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI BELLA ANDESTI-1 - Lensi Nopiliana Putri.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Instansi Pemerintahan membutuhkan tambahan pegawai, dan karena hal tersebut terjadi adanya pengangkatan Tenaga Harian Lepas. Adanya pengangkatan Tenaga Harian Lepas disebabkan telah dihapusnya ketentuan mengenai tenaga kerja honorer sebagai pembantu dalam instansi pemerintahan. Hal ini sebagaimana dengan untuk membantu serta melacarkan kegiatan birokrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan Tenaga Harian Lepas dalam hukum positif Indonesia ? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Tenaga Harian Lepas ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Dengan berlakunya UU ASN mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum Tenaga Harian Lepas sebagaimana dalam Pasal 6 UU ASN yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK sehingga secara otomatis kedudukan tenaga harian lepas hilang. Sementara berdasarkan UU Ketenagakerjaan kedudukan tenaga harian lepas sama dengan pekerja/buruh. Dalam hal ini ada perbedaan antara tenaga harian lepas dan pekerja/buruh, sebagaimana yang dijelaskan pada UU Ketenagakerjaan tersebut pekerja/buruh bekerja pada pengusaha sedangkan tenaga harian lepas bekerja pada instansi pemerintah yang membutuhkan bukan pengusaha. 2. Hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas yang berdasarkan perjanjian kontrak kerja tidak sesuai dengan UU ASN, seperti tidak mendapatkan fasilitas jaminan hari tua, tunjangan dan promosi sebagaimana layaknya ASN. Kata Kunci : Tenaga Harian Lepas, Hukum Positif, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item