EFEKTIVITAS PAKTA INTEGRITAS TERKAIT ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

Dendi, Tri Ramadhon and Ardilafiza, Ardilafiza and Sonia, Ivana Barus (2023) EFEKTIVITAS PAKTA INTEGRITAS TERKAIT ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SELUMA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI FIX SELESAI + scan - Muhamad Aldo Putra.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Masalah utama yang umumnya terjadi dalam pengelolaan aset daerah terletak pada ketidak bertanggungjawaban atas barang negara yang dipinjamkan, tidak transparan dan akuntabel dalam setiap laporan tahunan, etika pegawai rendah dan pemahaman tentang aturan mengenai Pakta Integritas itu sendiri belum merata. Oleh karena itu, regulasi hukum publik menjadi penting dalam memastikan bahwa pakta integritas diregulasi dengan benar dan diterapkan secara efektif. Kemudian dijadikanya hukum publik sebagai peregulasi dalam hukum administrasi negara dapat mewujudkan Pejabat Pemerintah khususnya di daerah menjadi berintegritas serta transparan Bagaimanakah Efektivitas Pakta Integritas Terkait Aset Daerah pada instansi Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Seluma Apa faktor hambatan terhadap Efektivitas Pakta Integritas Terkait Aset Daerah. Berdasarkan Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosio legal research. hambatan bersifat internal yaitu kendala koordinasi, ketidak disiplinan, tuntutan kinerja yang tinggi, adanya penggelapan kemudian adanya hambatan bersifat eksternal yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat, keterbatasan sumber daya di bada keuangan daerah, perubahan regulasi dan kebijakan, ketidakpastian politik yakni bahwa efektifitasnya belum dapat dikatakan bekerja dengan baik dikarenakan minimnya substansi penegakan hukumnya yang masih belum terlalu mengikat dikarenakan hanya berisikan komitmen untuk diri sendiri yang berlandaskan etika dan moral akan tetapi yang menjadi subjek komitmen tersebut sebuah tanggung jawab besar yaitu mengenai barang milik negara yang rentan akan ketidak pedulian aparatur sipil yang diberi tanggung jawab, sering terjadi kendala koordinasi antar penanggung jawab, poin-poin pakta integritas yang masih dirasa terlalu sederhana,juga dalam penyelenggaraan pemerintahan harus punya acuan hukum dan aturan internal di dinas terkait pelanggaran pakta integritas yang jelas seperti sampai berapa tahap dan berapa lama sanksi administrasi tersebut baru bisa di berikan juga belum ada. Kedepanya dapat dijalankan agar segera dikaitkan dan menjadi salah satu ketegasan pakta integritas sekaligus menjadi identitas yang jelas terutama dalam pertanggung jawaban Barang Milik Daerah. Kata Kunci : Efektivitas, Pakta Integritas, Barang Milik Daerah, PertanggungJawaban, Etika dan Moral, Kode

Actions (login required)

View Item