Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Shinta, Viorena Lorenza and M.Yamani, Yamani and Patricia, Ekowati Suryaningsih (2023) Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI FULL SHINTA VIORENA (B1A019050) UNIB - Oktazsya Marjelina.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (7MB)

Abstract

Uang Pengganti merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang dibebankan oleh Terpidana atau Ahli Waris untuk membayar Kerugian Negara yang timbul akibat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan yang besarnya sama dengan jumlah Kerugian yang timbul. Dalam hal ini pedoman JPN dalam pelaksanaan Tunggakan Uang Pengganti mengacu pada Undang-Undang 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diutus Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengatahui upaya Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan kendala dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan lapangan dan menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Hasil penelitian Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu, sudah terlaksana sesuai aturan perundang�undangan, namun terhadap 5 (lima) kasus perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut masih terus diupayakan penagihan sebagai bentuk Pemuliahan Kerugian Keuangan Negara. Kendala dalam Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti yaitu, tidak ada aturan yang mengatur tentang uang pengganti sehingga dalam implementasinya masih kurang efektif, tidak diketahuinya terpidana atau ahli waris dan terpidana atau ahli waris sudah tidak memiliki harta benda sehingga tidak dapat dilakukan upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. Kata Kunci: Tunggakan Uang Pengganti, Jaksa Pengacara Negara, Kerugian Negara

Actions (login required)

View Item