KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Muhammad, Agustian and Herlambang, Herlambang and Herlita, Eryke (2023) KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI LENGKAP MUHAMMAD AGUSTIAN - setelah ubah tanggal - Muhammad Agustian.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga yang berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa dan sekaligus sebagai pengawas kinerja Kepala Desa beserta dengan para perangkatnya, salah satunya ialah kinerja yang berkaitan dengan keuangan desa dalam konteks ini dana desa yang merupakan program pemerintah. Tujuan penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dan 2) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pemahaman pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai mekanisme pengawasan dan perencanaan dana desa dalam upaya pencegahan korupsi dana desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Kedudukan BPD disamping sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa, mereka juga berperan sebagai lembaga pengawas kinerja Kepala Desa dan Perangkatnya, tahap perencanaan dengan ikut membahas aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa, tahap pelaksanaan dengan meninjau langsung ke lokasi kegiatan atau proyek, dan hingga tahap evaluasi apakah sudah sesuai atau belum dengan kesepakatan serta pedoman yang ada, hal ini diharapkan mampu mencegah korupsi dana desa. Pemahaman pengurus BPD mengenai mekanisme pengawasan dan perencanaan dana desa ternyata masih tidak begitu baik, ini ditunjukkan bahwa pengurus BPD tidak dapat menjelaskan dengan baik dan secara rinci berdasarkan peraturan yang ada, penyebabnya ialah masih kurangnya pembekalan dan pelatihan untuk memperluas pengetahuan serta wawasan pengurus BPD. Sehingga menimbulkan kesan bahwa pengurus BPD selama ini mengetahui tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan dana desa hanya sebatas garis besarnya saja serta menjalankan tugas hanya sekedarnya saja, pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar mampu memberikan pengetahuan dan wawasan dalam menjalankan tugasnya, serta membahas dan menyepakati peraturan perundang-undangan seharusnya bukan menjadi hak, akan tetapi menjadi tugas yang diharapkan pengurus BPD memiliki rasa tanggungjawab dan memiliki kewajiban penuh dalam menjalankan tugasnya. Kata kunci: Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Korupsi.

Actions (login required)

View Item