PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR DI BAWAH HARGA KETETAPAN OLEH PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI BENGKULU

DANDA, FAHRUL ANUGRAH and Jonny, Simamora and Beni, Kurnia Illahi (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR DI BAWAH HARGA KETETAPAN OLEH PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI REVISI SIDANG danda pengesahan - zamzami zami.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini melihat Peraturan Menteri Pertanian RI No. 01/KB.120/2018 ten�tang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tanda Buah Segar Kelapa Sawit bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Namun sesungguhnya Permentan ini hanya menyediakan pedoman atau rumus har�ga pembelian dan pembentukan Tim Penetapan Harga, bahkan pembinaan kepada pekebun dan kelembagaanya diserahkan kepada perusahaan perkebunan. Dengan rumusan masalah yakni (1) Penegakan Hukum Terhadap Pembelian Tandan Buah Segar Perusahaan Kelapa Sawit Di Provinsi Bengkulu dan (2) Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pem�belian Tandan Buah Segar Perusahaan Kelapa Sawit Di Provins Bengkulu. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penegakan Hukum Terhadap Pem�belian Tandan Buah Segar Perusahaan Kelapa Sawit Di Provinsi Bengkulu dan (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pem�belian Tandan Buah Segar Perusahaan Kelapa Sawit Di Provins Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menentukan lokasi penelitian dan informan melalui wawancara yang mendalam, lalu dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian yakni (1) Penegakan Hukum Terhadap Pembelian Tandan Buah Segar Perusahaan Kelapa Sawit Di Provinsi Bengkulu dilakukan juga cara memberikan sanksi teguran kepada perusahaan saja kalau saknsi diberikan oleh pihak daerah atau kepala daerah. Yaitu dimana petani atau masyarakat melaporkan pelanggaran tersebut ke kantor dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi setelah pelaporan tersebut dinas pertanian akan disampaikan ke Kepala daerah yang berwenang untuk memberikan sanksi 1,2 dan 3 sesuai dengan Peraturan Menteri Per�tanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pem�belian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi. (2) Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembelian Tandan Buah Segar Perusahaan Kelapa Sawit Di Provins Bengkulu : (a) Ketaatan perusahaan dalam mengikuti peraturan dari pemerintah dalam penetapan harga pembelian kelapa sawit. (b) Pemenuhan kriteria batang panen TBS kelapa sawit. (c) Me�maksimalkan pengangkutan TBS dalam waktu 1x24jam (transportasi, sarana dan prasa�rana) tantangan-tantangan ini akan diperbaiki sehingga ke depan TBS masyarakat dapat dihargai oleh PKS sesaui dengan harga ketetapan dan (d) faktor iklim yang membuat penurunan harga menjadi tidak stabil. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kelapa Sawit

Actions (login required)

View Item