KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI

SITI, AMINAH and Amancik, Amancik and Beni, Kurnia Illahi (2023) KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI SITI AMINAH LENGKAP - siti aminah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengadili sengketa etik pelaksana Pemilu bersifat final dan mengikat. Hal ini menimbulkan persoalan, yakni jika DKPP memutus sengketa etik menyimpang dari ketentuan hukum, maka tidak terdapat cara guna mengujinya. Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah bisa tindak lanjut Putusan DKPP digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Perkembangan pemahaman mengenai hal tersebut terus berkembang, hingga munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi 32/PUU-XIX/2021 yang memunculkan babak baru kedudukan Putusan DKPP sebagai badan tata usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai badan tata usaha negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, dan juga untuk mengetahui upaya administratif putusan DKPP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 kedudukan DKPP sebagai lembaga quasi peradilan etik khusus untuk penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU, namun kedudukannya tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman dan bukan pula pengadilan khusus. Adapun tindak lanjut dari Putusan DKPP yang wajib untuk dilakukan adalah dengan menerbitkan Ketetapan ataupun Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu, dimana penerbitan Ketetapan ataupun Keputusan tersebut bersifat administratif dan berpotensi untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata kunci : Kedudukan Putusan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Actions (login required)

View Item