PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KERUSAKAN DAN/ATAU MENGGANGGU FUNGSI JALAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TARISA, TARISA and Agusalim, Agusalim and Asep, Suherman (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KERUSAKAN DAN/ATAU MENGGANGGU FUNGSI JALAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI T A R I S A - tarisa NindiaP.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Tujuan pemerintah adalah mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, andal, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya kasus kematian akibat kerusakan jalan, menunjukkan kurangnya pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kategori kerusakan yang mengganggu fungsi jalan dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan atas kerusakan yang mengganggu fungsi jalan dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang berpusat pada analisis deskriptif dengan tiga pendekatan yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data hukum bersumber dari kepustakaan. Adapun metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu kerusakan jalan yang mengganggu fungsi meliputi: retak, distorsi, cacat permukaan, pengausan, kegemukan dan penurunan utilitas. Sedangkan hal-hal yang dapat mengganggu fungsi jalan yaitu: parkir di bahu jalan, pendirian tenda yang menutup jalan, alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang serta demonstrasi. Bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara jalan yang lalai akan kewajibanya yaitu pidana kurungan dan pidana denda sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan. Penyelenggara jalan seharusnya memahami bahwa mereka mempunyai tanggungjawab untuk tidak membiarkan jalan rusak, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kerusakan Jalan, dan Peraturan Perundang-undangan

Actions (login required)

View Item