PENEGAKAN HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PARKIR SELAIN UNTUK PERUNTUKANNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

SRI, LESTARI SITOHANG and Suryaningsih, Suryaningsih and Wulandari, Wulandari (2023) PENEGAKAN HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PARKIR SELAIN UNTUK PERUNTUKANNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI_SRI_LESTARI_SITOHANG_[1](1) - Sri Lestari Sitohang.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Parkir merupakan masalah yang harus dikelola dengan baik dikarenakan pengelolaan penyelenggaraan parkir yang kurang baik dapat berdampak kepada ditemukannya lokasi yang seharusnya untuk kegiatan perparkiran namun dialih fungsikan selain untuk peruntukannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap petugas parkir yang mengalihkan fungsi lahan parkir selain untuk peruntukannya dan faktor penghambat penegekan hukum terhadap petugas parkir yang mengalihkan fungsi lahan parkir selain untuk peruntukannya berdasarkan Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, belum pernah dilakukan penegakan hukum terhadap petugas parkir yang mengalihkan fungsi lahan parkir selain untuk peruntukannya. Kedua, terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum alih fungsi lahan parkir selain untuk peruntukannya antara lain: Terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana, yang mana sanksi administratif tersebut hanya ditujukan kepada si pemegang izin bukan kepada petugas parkir yang mengalihkan fungsi lahan parkir selain untuk peruntukannya, Tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Terdapat 482 titik lokasi parkir di Kota Bengkulu, Tidak dilakukannya koordinasi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Bengkulu terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Serta kurangnya kesadaran dari masyarkat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Perparkiran

Actions (login required)

View Item