PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU DAERAH KOTA BENGKULU YANG DIMODIFIKASI TANPA IZIN PENCIPTA

WAWANG, DIMAS SAPUTRA and Widiya, N Rosari and Joko, Susetyanto (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU DAERAH KOTA BENGKULU YANG DIMODIFIKASI TANPA IZIN PENCIPTA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI_WAWANG DIMAS SAPUTRA_B1A018128 - Victor putin 03.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis atau mengkaji upaya perlindungan terhadap lagu daerah kota Bengkulu yang dimodifikasi tanpa izin pencipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) perlindungan terhadap lagu daerah kota Bengkulu yang dimodifikasi secara formal belum dilakukan oleh pemerintah Bengkulu, upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan diseminasi mengenai hak cipta. Sedangkan upaya perlindungan terhadap lagu daerah yang dimodifikasi oleh Asosiasi Seniman Bengkulu juga belum ada, sehingga terkesan bahwa lagu daerah yang dimodifikasi merupakan milik publik dan boleh digunakan oleh siapa saja. hal inilah yang menyebabkan lagu tersebut digunakan oleh grup musik Jarvis sehingga terjadinya pelanggaran. (2) Penyelesaian Sengketa lagu daerah kota Bengkulu yang digunakan tanpa izin milik M. Ali Habibi dengan judul ikan pais, diawali dengan pengaduan oleh pencipta lagu kepada Kanwil kumham Bengkulu. Berdasarkan pengaduan tersebut, Kanwil Kumham Bengkulu mempertemukan kedua belah pihak dan menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada kedua belah pihak, tanpa campur tangan Kanwilkumham. Dari negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak diperoleh kesepakatan bahwa pencipta lagu memberikan lisensi kepada grup musik Jarvis untuk menggunakan lagunya dengan konsekuensi berupa pembayaran royalti. Jumlah pembayaran royalti yang dilakukan berdasarkan kepada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02. Kata Kunci : Perlindungan, Lagu Daerah, Hak Cipta

Actions (login required)

View Item