PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU ARSITEK BERBASIS ENTERPRENEUR DI KOTA BENGKULU

YOSSY, HERLINA LUBIS and Herlambang, Herlambang and Antory, Royan (2023) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU ARSITEK BERBASIS ENTERPRENEUR DI KOTA BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) 20230811_111157_compressed - yossy lubis.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (407kB)

Abstract

Sampai saat ini penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota Bengkulu masih belum maksimal, karena jaksa peneliti mempunyai kewenangan terbatas dalam menetapkan tersangka lain,dan hakim tidak melakukan penetapan tersangka lain dalam proses pengadilan. Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota Bengkulu. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis xi enterpreneur di Kota Bengkulu. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota Bengkulu. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa: (1). penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota Bengkulu, diawali dengan menerima laporan masyarakat dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Unit TIPIDKOR Polresta Bengkulu dan menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah tersebut, nantinya berkas perkara hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Unit TIPIDKOR Polresta Bengkulu tersebut di kirimkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu selanjutnya diterbitkan surat bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA memeriksa terdakwa dan barang bukti, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. (2) Hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota Bengkulu yaitu; jaksa peneliti mempunyai kewenangan terbatas dalam menetapkan tersangka lain,dan hakim tidak menetapkan tersangka lain. (3). Upaya menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sekolah menengah kejuruan islam terpadu arsitek berbasis enterpreneur di Kota Bengkulu yaitu; jaksa peneliti melakukan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi oleh penyidik, serta Hakim dapat menerapkan prinsip ultra petita dalam putusan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Dana Bantuan Sekolah.

Actions (login required)

View Item