KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO.15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Dea, Amanda Putri and Hamzah, Hatrik and PE.Suryaningsih, PE.Suryaningsih (2023) KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO.15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) 11zon_merged-Files - Dea Amanda Putri.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penyampingan perkara pidana adalah salah satu wewenang dari Jaksa Agung untuk tidak diadakannya penuntutan atau pelaksanaan dari asas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Berdasarkan pasal 35 huruf c di dalam UU Kejaksaan yang memuat tentang sebuah kewenangan dari jaksa agung yakni bisa tidak melaksanakan penuntutan atau mengesampingkan perkara atas dasar kepentingan umum. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Jenis data adalah data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis data kualitatif dengan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Jaksa agung berwenang menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus tertentu menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang menurut teori kewenangan, Kewenangan Jaksa Agung yang terdapat dalam UU Kejaksaan termasuk dalam atribusi. Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan pelaku bukanlah seorang residivis, perbuatan tindak pidananya yang dilakukan diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Kata Kunci : Kewenangan , Jaksa Agung, Keadilan Restoratif

Actions (login required)

View Item