STATUS HUKUM SEAGLIDERS YANG DITEMUKAN DI PERAIRAN INDONESIA MENURUT HUKUM LAUT NASIONAL

RAIHAN, FANSY KAUTSAR and Deli, Waryenti and Tri, Andika (2023) STATUS HUKUM SEAGLIDERS YANG DITEMUKAN DI PERAIRAN INDONESIA MENURUT HUKUM LAUT NASIONAL. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) FULL SKRIPSI RAIHAN - Raihan Fk.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pasal 25A UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan perairan Indonesia yang mencapai seluas 3,32 juta kilometer persegi (km2 ) dan juga memiliki total 17.504 pulau. Dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 46 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Kondisi geografis Indonesia yang luas dan memiliki pulau yang banyak mengakibatkan adanya wilayah yang rentan akan penjagaan oleh pihak yang berwenang sehingga dapat menyebabkan masuknya unsur asing ke wilayah perairan Indonesia tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang berwenang. Salah satu unsur asing yang ditemukan di Indonesia yaitu berupa drone bawah laut atau yang disebut dengan seagliders. Seagliders ditemukan tiga kali di perairan Indonesia yang dimulai pada tahun 2019 sampai yang terbaru pada tahun 2020. Fenomena atas penemuan seagliders ini merupakan fenomena baru yang belum diketahui bagaimana status hukum dan bentuk pertanggungjawab yang disebabkan oleh penemuan seagliders di Indonesia. Kata Kunci: Penemuan Seagliders, Status Hukum, Pertanggungjawaban Hukum

Actions (login required)

View Item