ANALISIS PUTUSAN NO. 1922/PDT.G/2020/PA.BTM TENTANG PENGALIHAN PIUTANG MURABAHAH SECARA CESSIE OLEH BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH BATAM

SEFTI, ALDAINI and Sirman, Dahwal and Akhmad, Muslih (2023) ANALISIS PUTUSAN NO. 1922/PDT.G/2020/PA.BTM TENTANG PENGALIHAN PIUTANG MURABAHAH SECARA CESSIE OLEH BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH BATAM. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Sefti Aldaini B1A018011 (SKRIPSI) (1) - Sefti Aldaini.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

KPR dengan akad murabahah pada perbankan syariah menawarkan kelebihan dibandingkan KPR pada perbankan konvensional. Meskipun begitu, kasus kredit macet pada perbankan syariah kerap kali terjadi. Menyikapi hal ini, pihak bank syariah memilih salah satu solusi yakni pengalihan piutang atau cessie. Tak jarang upaya pengalihan piutang (cessie) ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh debitur sebab tidak ada aturan yang eksplisit mengatur mengenai pengalihan piutang (cessie) dalam Hukum Islam, seperti yang terjadi pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan hakim dalam Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm apabila ditinjau dari KUH Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan penelusuran online (internet) dan offline (buku�buku). Bahan hukum kemudian dikelola dengan cara diinventarisir dengan menyesuaikan substansi. Selanjutnya dilakukan tahap analisis bahan hukum secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm tidak sesuai dengan Kitab Undang�undang Hukum Perdata Indonesia karena majelis hakim tidak berpedoman pada Pasal 613 dan 584 KUH Perdata; 2)Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan majelis hakim tidak mempertimbangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai sumber hukum, tidak mempertimbangkan peran penting akad dalam melakukan pembiayaan murabahah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga tidak mempertimbangkan keadaan Exceptio non adempleti contractus sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat I dalam eksepsinya. Kata kunci: akad murabahah, pengalihan piutang (cessie), perbankan syariah

Actions (login required)

View Item