KONSISTENSI KEWENANGAN LEMBAGA YANG MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BELLA, ANGGRIYATI and Ardilafiza, Ardilafiza and Jonny, Simamora (2023) KONSISTENSI KEWENANGAN LEMBAGA YANG MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI BELLA ANGGRIYATI (B1A019134) CETAK - Bella Anggriyati.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Perkembangan politik hukum pemilihan kepala daerah dengan lahirnya reformasi, ada sejumlah tuntutan untuk mengubah sistem pemilu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi secara langsung dimana rakyat dapat memilih secara langsung presiden, wakil presiden, gubernur, walikota dan bupati. Salah satu dinamika penting dalam perkembangan pemilihan umum Indonesia adalah penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam sengketa hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi memberi kewenangan kepada pembentuk undang�undang untuk memasukan rezim pilkada ke rezim pemilu,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mahkamah memberikan bentuk penegasan lebih lanjut dari putusan Nomor 55/PUUXVII/2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada menjadi kewenangan MK. Berdasarkan uraian tersebut, menjadi pertanyaan bagaiamana konsistensi mahkamah konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai lembaga penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah? Kemudian apa yang menjadi dasar pergeseran pertimbangan majelis hakim konstitusi dalam memberikan putusan atas perkara kewenangan lembaga yang mengadili penyelesaian hasil pemilihan? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada dapat dikatakan tidaklah konsisten, terdapat beberapa putusan yang berubah-ubah terkhususnya pada Putusan MK No 97/PUU-XI/2019 dan Putusan MK No.85/PUU-XX/2022. Kata Kunci : Lembaga, Mahkamah Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah, Penyelesaian Hasil Sengketa Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item