Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Bengkulu

Topik Suhendra, Ade and Achmad , Aminudin and Sugeng , Suharto (2010) Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Bengkulu. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text Ade Topik S.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang pemberian uang makan PNS dalam menunjang efektivitas kerja pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan sasaran penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan) yaitu populasi diambil yang dirasa dapat mewakili sekian banyak responden yang ada dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Bengkulu. Penulis mengambil informasi dari informan penelitian sebanyak 14 orang Informan terdiri dari pegawai yang menjalankan tugas dalam pemberian uang makan sebanyak 2 orang (bendaharawan gaji dan kepala Badan), Kepala Bidang sebanyak 5 orang, serta pegawai sebanyak 7 orang yang diambil dari masing-masing bidang. Proses pengolahan dan analisis data ini selanjutnya disajikan dalam bentuk hasil penelitian yang sistematis dan terarah sesuai dengan fokus penelitian pada bab III yang tebagi ke dalam 3 fokus penelitian implementasi kebijakan uang makan yaitu pemahaman mengenai standar dan tujuan kebijakan uang makan, kondisi sumber daya manusia dan ketepatan data yang digunakan serta disiplin para pelaksana dalam pencapaian tujuan kebijakan uang makan. Proses pemberian uang makan PNS dilakukan melalui daftar hadir kerja PNS, dilanjutkan dengan penghitungan besaran beban uang makan dan pajak PPh, penyerahan SPP kepada pengguna anggaran, dilanjutkan dengan penerbitan SPM dan SPTJM oleh pengguna anggaran, KPPN menerbitkan SP2D, barulah uang makan dapat dicairkan kepada PNS. kondisi sumber daya yang termasuk didalamnya adalah para pelaksana kebijakan dan ketepatan data yang digunakan dan diterima. Dalam hal sumber daya jika dilihat dari pelaksana administrasinya cenderung baik, terlihat tidak adanya kendala selama ini dalam pembagian uang makan. Akan tetapi permasalan tersebut sebenarnya timbul pada data kehadiran yang ada sebagai informasi atau modal utama mendapatkan uang makan. Disiplin para Pelaksana dalam pencapaian tujuan kebijakan. Perhitungan yang dilakukan secara disiplin dilaksanakan guna mengurangi kesalahan, setiap pengeluaran yang dibutuhkan dalam memproses pemberian uang makan ini pun harus dipehitungkan secara baik jangan sampai terjadi kerugian dari pihak negara maupun PNS sendiri.

Actions (login required)

View Item