PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN LAVERDE AKIBAT DIPAILITKANNYA PERUSAHAAN PENGEMBANG PT. COWELL DEVELOPMENT (Studi Putusan Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt Pst)

Joice, Laurenshia and Tito, sofyan and Widiya, N Rosari (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN LAVERDE AKIBAT DIPAILITKANNYA PERUSAHAAN PENGEMBANG PT. COWELL DEVELOPMENT (Studi Putusan Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt Pst). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI JOICE LAURENSHIA- - Joice Laurenshia.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Perusahaan Pengembang menimbulkan kerugian bagi konsumen perumahan. Kerugian yang timbul adalah Perusahaan Pengembang yang mengalami pailit mengakibatkan Konsumen yang sudah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) maka rumah tersebut menjadi harta pailit (Boedel Pailit) dikarenakan belum melakukan Akta Jual Beli didepan Notaris. Tujuan Penelitian ini yaitu : a) Untuk mengetahui putusaan Pengadilan Niaga pada kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020 sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan b) Perlindungan hukum bagi konsumen perumahan Laverde. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus kemudian data analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah a) Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus kepailitan PT. Cowell Development sudah memenuhi unsur-unsur pailit dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu terdapatnya dua kreditor dan memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar Pailit tetapi dalam pertimbangan Hakim dalam memutus kepailitan PT. Cowell Development tidak adanya pertimbangan yang memikirkan hak-hak konsumen yang secara tidak langsung dirugikan dengan adanya keputusan pailit pengembang sehingga tidak sesuai dengan pada pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa sudah seharusnya hak bagi pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak cuma-cuma harus dilindungi maka konsumen perlu melibatkan dirinya ke dalam gugatan kepailitan dengan actio pauliana maka bisa mengakomodasi kepentingan konsumen dan b) Perlindungan hukum bagi konsumen perumahan Laverde yang didapatkan berupa upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilihat berdasarkan kontrak PPJB yang dibuat secara sah mengikat konsumen dan perusahaan pengembang memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah diatur bagi pihak pelaku usaha dan konsumen dan perlindungan hukum represif dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melindungi kreditur konkuren dengan menentukan beberapa hal seperti sita jaminan, actio pauliana, paksa badan dan keberatan terhadap permohonan rehabilitas, selain itu dapat juga melalui litigasi dan non litigasi. Kata kunci : Kepailitan pengembang,Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item