PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI) DI PROVINSI BENGKULU

SHEVANNY, NUANSA MAGHRIA SARI and Lidia, Br. Karo and Susi, Ramadhani (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI) DI PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI Shevanny Nuansa Maghria Sari - shevanny Nuansa.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Pungutan liar sudah menjadi tradisi dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Kurang objektifnya penegakan hukum bagi pelaku pungli menjadi alasan banyaknya angka praktik pungli yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut semakin mengkhawatirkan dan menjadi persoalan yang serius. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberantas pungli secara tegas, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu, dan untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu. Metode penelitian dari segi sifatnya penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu, dibedakan berdasarkan status hukumnya, apabila pelakunya masyarakat umum dapat diberikan peringatan atau pembinaan atau dapat dikenakan Pasal 368 KUHP dan apabila pelakunya ASN/Polisi/Kades dapat diserahkan kepada instansi terkait atau dapat dikenakan Pasal 12 huruf e UU TIPIKOR, 2) Banyak faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli yakni terdiri dari faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, sehingga menghambat tim Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tupoksinya. Adapun saran dalam penelitian ini adalah 1) Diharapkan Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu lebih memperhatikan sanksi yang diberikan kepada pelaku, 2) Diharapkan Pemda Provinsi Bengkulu dapat membantu Satgas Saber Pungli dalam menyediakan faktor pendukung agar Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu dapat memberikan sumbangsih kepada perbaikan birokrasi di Indonesia dan menghapuskan budaya pungutan liar. Kata Kunci : Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli

Actions (login required)

View Item