TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIANAGAMA DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Sheylla, Dwi Lestari Perwira and Ardilafiza, Ardilafiza and Sirman, Dahwal (2023) TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIANAGAMA DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) skripsi sheylla dwi - Sheylla Dwi.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pentingnya penulis melakukan penelitian ini adalah karena ingin melihat bagaimana kewenangan penyelenggaran haji merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelaksanaan ibadah haji. Tanggung jawab yang di pegang orang kementerian agama setiap masing-masing daerah merupakan tanggung jawab penting dan merupakan kewenangan yang harus dijalankan oleh setiap Kementerian Agama dalam satu wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tanggungjawab Kementerian Agama dalam menyiapkan danmelaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa: (1). Tanggungjawab Kementerian Agama dalam menyiapkan dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan dasar hukum perhajian di Indonesia menyebutkan dalam Pasal 6 (enam) yaitu Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Agama sebagai penyelenggara dan fasilitator dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. (2) Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Dalam Penyelenggaraan Haji Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain:Optimalisasi Rapat-rapat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Perbaikan Sarana dan Prasarana Teknologi, Peningkatan Pemeliharaan dan Perbaikan Asset dan Peningkatan Kerjasama dan Perluasan Jaringan. Kata Kunci : Ibadah Haji, Tanggung Jawab, Penyelenggaraan.

Actions (login required)

View Item