ANALISIS KEBIJAKAN ANGKUTAN BATUBARA DI PROPINSI BENGKULU

Juang Prajaya Sitompul , Bangga and -, - and -, - (2010) ANALISIS KEBIJAKAN ANGKUTAN BATUBARA DI PROPINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text Bangga Juang Prajaya FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Operasional truk angkutan batubara yang saat ini berjalan di Propinsi Bengkulu, menimbulkan berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh semua pihak. Namun walaupun p erma salahan yan g dit im bulka n ini jelas terli hat oleh “ kasat mata” pihak yang berwenang, hingga saat ini penanganan yang dilakukan belum memberikan hasil yang memuaskan. Pelanggaran yang dilakukan oleh truk angkutan batubara terjadi secara terus menerus tanpa ada tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang. Padahal bukti untuk menindak truk yang melakukan pelanggaran sangat kuat dan dimiliki oleh para aparat yang berwenang tersebut. Lalu sebenarnya apa kebijakan yang dijadikan dasar operasional truk angkutan batubara di Propinsi Bengkulu saat ini? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian yang terdiri dari tiga hal pertama mengenai kebijakan tentang truk angkutan batubara, kedua mengenai pelaksanaan kebijakan truk angkutan batubara, dan ketiga adalah lingkungan yang berhubungan dengan truk angkutan batubara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan, didapati beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur tentang operasional truk angkutan batubara ini. Baik peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerinah Daerah. Namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut banyak didapati pelanggaran baik yang dilakukan oleh para aparat yang berwenang serta semua pihak yang berhubungan dengan operasional truk angkutan batubara ini. Lalu untuk apa pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yang pada akhirnya dibiarkan untuk dilanggar? Kondisi seperti ini terjadi karena Selain lemahnya fungsi pengawasan yang ada, juga didukung dengan adanya faktor-faktor pendukung terjadinya pelanggaran itu sendiri. Seperti misalnya kondisi fasilitas jalan yang tidak memadai di Propinsi Bengkulu sering dijadikan kambing hitam dilakukanya pelanggaran oleh truk angkutan batubara ini. Selain itu banyaknya pungutan-pungutan liar dan upah truk angkutan batubara yang kecil juga menyebabkan sopir truk angkutan batubara membawa muatan lebih banyak dari jumlah maksimum muatan yang diizinkan untuk dibawa. Maka dari itu dengan berbagai permasalahan yang ada ini wajar saja permasalahan kerusakan jalan yang disebabkan oleh truk angkutan batubara ini tidak pernah terselesaikan. Karena permasalahan ini secara tidak langsung diciptakan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur serta mengendalikan operasional truk angkutan batubara itu sendiri. Dampak dari berkembangnya suatu daerah dengan mengusahakan pendapatan daerah dari hasil tambang memang akan menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan fasilitas umum seperti jalan. Maka dari itu tidak ada alternatif lain bagi pemerintah daerah selain mengusahakan kerjasama yang baik dengan para perusahaan pertambangan dan para perusahaan jasa angkutan tambang untuk sama-sama menjaga fasilitas yang ada.

Actions (login required)

View Item