TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK SEBAGAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG PASANGAN CALON KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Muhammad, Yougy Perkasa and Ardilafiza, Ardilafiza and Ahmad, Wali (2023) TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK SEBAGAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG PASANGAN CALON KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI YOUGY PDF - yougy perkasa.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep demokrasi, oleh karena itu pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Untuk mewujudkan hal tersebut harus adanya peraturan yang jelas terkait dengan pemilihan umum baik untuk calon kepala daerah maupun partai politik. Namun nyatanya masih banyak hal yang belum diatur sehingga terjadinya penyelewengan tanggung jawab antara partai politik dan calon kepala daerah. Untuk itu dalam penelitian ini akan membahas pertama, bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap pemenangan calon kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap partai politik yang mencabut dukungan calon kepala daerah. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka dan data sekunder. Hasil dalam penelitian ini adalah tanggung jawab partai politik sebagai pengusung dan pendukung pasangan calon kepala daerah melakukan pendaftaran menurut pasal 40 dan 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, serta mengawal kemenangan calon kepala daerah diantaranya melakukan kampanye berdasarkan pasal 63 ayat (1 dan 2) Undang�Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dalam hal partai politik menarik dukungan terhadap calon kepala yang di usung dan di dukung akan di kenakan sanksi administrasi pembatalan calon kepala daerah yang di atur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan akan dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk upaya terakhir dalam menindak pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada yang di atur dalam pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Kata Kunci : Partai Politik, Hukum, Tanggung Jawab, Sanksi

Actions (login required)

View Item