PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR DALAM SENGKETA WAKAF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor : 75 K/Ag/2019)

DEWI, SARTIKA and Ahmad, Muslih and Sirman, Dahwal (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR DALAM SENGKETA WAKAF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor : 75 K/Ag/2019). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS DEWI SARTIKA - Syahru Ramadhan.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Salah satu harta wakaf yang paling panjang pemanfaatannya untuk kepentingan umat yaitu tanah. Ketidak seimbangan ketersedian tanah dengan kebutuhan manusia, menjadi salahsatu pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nazhir dalam sengketa wakaf yang terjadi di kota Kediri Studi Putusan Mahkamnah Agung R.I Nomor : 75 K/Ag/2019. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya Hukum Islam terutama mengenai perwakafan serta dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dan praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kedudukan nazhir sebagai penerima harta benda wakaf. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, Jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan wakaf tanah. Penelitian ini menemukan perbandingan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Kediri dalam Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 75K/Ag/2019 yang memutus perkara sengketa wakaf. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah : Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa wakaf Nomor 75K/Ag/2019 telah memenuhi rasa keadilan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya perbedaan pertimbangan pada majelis hakim Pengadilan Negeri Agama Kediri, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan kasasi para pemohon adalah : “Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo dalam positanya bukan menguraikan fakta pembatalan wakaf/wakaf tidak sah, dan tidak ada mempermasalahkan rukun dan syarat wakaf, tetapi semata-mata karena sengketa penguasaan atas tanah wakaf tersebut, sehingga tidak relevan antara posita, petitum gugatan dengan amar putusan. Dilihat dari fakta-fakta hukum yang ada, dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan hakim tentang perbuatan melawan hukum pemalsuan tandatangan merupakan kewenangan instansi lain, didalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (2) disebutkan : PA juga berwenang memeriksa keperdataan lain bersama dengan obyek sengketa yg telah disebutkan dalam Pasal 49, apabila objek hukumnya orang Islam oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri juga berwenang memeriksa pemalsuan yang berkaitan dengan perkara wakaf tersebut. . Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wakaf, Nazhir, dan Putusan MA.

Actions (login required)

View Item