PERAN ADVOKAT KORBAN TERHADAP KEABSAHAN REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA

Adelia, Dwi Putri and Herlambang, Herlambang and Benget, H.Simatupang (2023) PERAN ADVOKAT KORBAN TERHADAP KEABSAHAN REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - Adelia Dwi Putri (B1A019195) - Adelia putri.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Sistem peradilan pidana yang ada dewasa ini tidak terfokus untuk memikirkan dampak yang dialami oleh korban. Kedudukan korban dalam proses peradilan pidana harusnya menjadi hal yang mendesak. Advokat korban dapat membantu korban dalam menghadapi proses hukum yang sulit dan membingungkan. Dalam kaitannya dengan fungsi advokat, yaitu untuk menjaga objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu: a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran advokat korban dalam rekonstruksi pada tahap penyidikan dan b) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum rekonstruksi yang dilakukan tanpa hadirnya advokat atau keluarga korban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah ketidakadilan dalam proses rekonstruksi dapat merusak prinsip�prinsip dasar seperti asas kesetaraan di hadapan hukum, hak atas perlakuan yang adil, dan akses yang setara terhadap peradilan. Advokat korban seharusnya dapat hadir dalam rekonstruksi sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat korban diberikan hak yang sama dengan advokat terdakwa demi terjaminnya asas equality before the law, yang mana jika advokat korban dilarang hadir pada saat rekontruksi maka Berita Acara Rekonstruksi yang didapat tanpa melibatkan advokat korban dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini menyarankan Kepada instansi kepolisian untuk dapat melakukan perubahan pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana untuk mengatur secara jelas mengenai advokat korban dapat hadir dalam proses rekonstruksi dan kepada pembentuk undang-undang agar dapat melakukan perubahan dalam Kitab Hukum Acara Pidana dan penegasan peran advokat untuk hadir dalam rekonstruksi tindak pidana. Kata Kunci : Peran, Advokat, Pendampingan Hukum, Rekonstruksi

Actions (login required)

View Item