PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA KARAOKE DI KOTA BENGKULU BERASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

INDRA, NADAPDAP and M.Yamani, Yamani and Ahmad, Wali (2023) PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA KARAOKE DI KOTA BENGKULU BERASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - Indra Nadapdap.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Karaoke merupakan bagian dari salah satu penyelenggaraan usaha pariwisata oleh Pemerintah Kota Bengkulu, maka dari itu peran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu terhadap perkembangan tempat hiburan ini sangat berpengaruh besar bagi pengguna yang akan menggunakan jasa karaoke. Pemerintah Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum belum optimal seperti pengawasan dan pemberian sanksi sehingga pelanggaran�pelanggaran perizinan usaha karaoke masih ditemukan di Kota Bengkulu. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban pemegang izin usaha karaoke di Kota Bengkulu dan apa saja faktor penghambat penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban pemegang izin usaha karaoke di Kota Bengkulu. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta di lapangan dengan cara wawancara langsung, dan untuk data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban pemegang izin usaha belum terlaksana dengan baik, sehingga Satpol pp seharusnya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaraan perda dengan upaya preventif dan represif. Adapun faktor penghambat dari penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban pemegang izin usaha karaoke yaitu tidak adanya penjadwalan pengawasan bagi personil, tidak dilakukannya sosialisasi secara rutin, kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kurangnya anggaran untuk menjalankan program, kurangnya kesadaran pemegang izin usaha karoke. Kata Kunci : Penegakan Hukum Administrasi, Pelanggaran, Izin Usaha Karaoke

Actions (login required)

View Item