KEDUDUKAN SEKRETARIS KABINET DALAM MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PRESIDEN TERHADAP RANCANGANPERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA

Aan, Satria Novanda and Jonny, Simamora and Beni, Kurnia Illahi (2024) KEDUDUKAN SEKRETARIS KABINET DALAM MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PRESIDEN TERHADAP RANCANGANPERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Aan Satria - Aan Satria Novanda.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan permohonan pemberian persetujuan Presiden terhadap rancangan peraturan menteri/kepala lembaga sejalan dengan tugas dari fungsi Sekretaris Kabinet yang terdapat dalam Pasal 3 huruf h Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kewenangan yang ada di Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan permohonan pemberian persetujuan Presiden terhadap rancangan peraturan menteri/kepala lembaga dan persetujuan Presiden terhadap Proses pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia serta pertanggung jawabannya. Metode penelitan yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pemberian persetujuan Presiden menimbulkan panjangnya alur birokrasi dalam pembentukan peraturan perundang – undangan. Karenanya proses tersebut didapatkan setelah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilakukan di Kementrian Hukum dan Ham dan persetujuan Presiden merupakan kewenangan Atributif yang ada pada Presiden dilaksanakan oleh pelaksannya Sekretaris Kabinet ialah telaah kajian administratif dalam rangka melaksanakan kewenangan yang ada pada Presiden. Kewenangan dalam melakukan proses evaluasi kajian terhadap pemberian rekomendasi persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga,bila terjadinya penolakan atau persetujuan Presiden terdapat di Sekretaris Kabinet. Nantinya Sekretaris Kabinet memberikan terhadap Persetujuan Presiden yakni Persetujuan Presiden, Penolakan Presdien serta arahan kebijakan lain. Hal ini Selayaknya yang harusnya dioptimalkan dalam pembentukan Peraturan Menteri yaitu adanya Proses Penghamonisasian di Kemenkumham agar tidak menimbulkan proses yang panjang dalam pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia. Kata Kunci : Sekretaris Kabinet, Harmonisasi, Peraturan Menteri

Actions (login required)

View Item