PENDAFTARAN SECARA SEPIHAK WARGA NEGARA SEBAGAI ANGGOTA OLEH PARTAI POLITIK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

APDILA, NISPA and Ardilafiza, Ardilafiza and Ahmad, Wali (2024) PENDAFTARAN SECARA SEPIHAK WARGA NEGARA SEBAGAI ANGGOTA OLEH PARTAI POLITIK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Apdila Nispa_B1A018205 - Apdila Nispa.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Sebagai Negara Hukum dan pencerminan Negara hukum pancasila, Setiap institusi harus memenuhi tuntutan sila kedua pancasila yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM)1 ,termasuk Partai Politik yang merupakan badan publik. Namun pada kenyataanya masih banyak partai politik yang melanggar Hak asasi warga negara, yang terlihat dari pendaftaran secara sepihak warga negara sebagai anggota oleh partai politik dengan menggunakan data pribadinya, setidaknya terdapat 20.565 nama temuan dan aduan masyarakat ke KPU. Hadirnya Undang�Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu melengkapi dan menyempurnakan Perlindungan terhadap Data Pribadi Warga Negara, penelitian ini berusaha melihat bagaimana sanksi hukum terhadap Partai Politik yang melakukan pendaftaran secara sepihak warga negara sebagai anggotanya, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual. Hasil Penelitian ini menunjukkan terdapat sanksi Administratif dan juga pidana yang dikenakan terhadap partai politik yang melakukan pendaftaran secara sepihak warga negara sebagai anggota, dan terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban, yaitu upaya Administratif, Pidana dan Gugatan Perdata di Pengadilan. Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Partai Politik, Pendaftaran secara Sepihak, Sanksi, Upaya Hukum.

Actions (login required)

View Item