PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DENGAN BADAN OTORITA LABUAN BAJO DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA

ILHAM AL, BARKAH and Ardilafiza, Ardilafiza and PE.Suryaningsih, Suryaningsih (2024) PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DENGAN BADAN OTORITA LABUAN BAJO DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI ILHAM AL BARKAH LENGKAP (1) - Ilham Al Barkah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Negara terdiri dari berbagai lembaga-lembaga yang menyusunnya. Lembaga negara di Indonesia sendiri secara garis besar terdiri dari constitutional state organ atau lembaga negara utama yang diatur di konstitusi, serta state auxiliary organ atau lembaga negara penunjang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu lembaga tersebut dikenal dengan nama Badan Otorita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, yang membahas mengenai kewenangan dan karakteristik dua dari beberapa badan otorita di Indonesia, yaitu Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Badan Otorita Labuan Bajo dengan membandingkan keduanya sehingga mengetahui perbedaannya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Badan Otorita IKN memiliki kewenangan khusus dalam investasi dan bisnis serta kewenangan dalam urusan pemerintahan di wilayah IKN, sedangkan Badan Otorita Labuan Bajo hanya memiliki kewenangan seputar pengelolaan, pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata di Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur, serta karakteristik kelembagaannya yaitu Badan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus yang juga diatur dalam konstitusi sedangkan Badan Otorita Labuan Bajo sebagai lembaga negara penunjang yang bekerja sebagai satuan unit kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kata kunci : Badan Otorita, Otorita IKN; Otorita Labuan Bajo; kewenangan; Karakteristik kelembagaan

Actions (login required)

View Item