KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

RIZKI, SUSILO NUGROHO and Iskandar, Iskandar and Tri, Andika (2024) KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI RIZKI SUSILO B1A018258 - Rizki susilo.n.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Perkembangan ketatanegaraan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat pada dasarnya ditujukan atas dasar otonomi daerah bagi Pemerintahan Daerah yang berfokus pada penyelenggaraan fungsi desentralisasi dan tugas pembantuan. Adanya asas otonomi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah tersebut hakikatnya tidak hanya berfokus pada konsep kebijakan yang bersifat umum semata, melainkan berfokus pada konteks kebijakan utama yang bersifat strategis dan menyangkut kepentingan hidup secara fundamental bagi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan nelayan memfokuskan mata pencahariannya pada lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) membutuhkan perlindungan dari Pemerintah selaku penyelenggara pembentukan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum atas terjaganya lingkungan ekosistem sehingga masyarakat nelayan dapat mempertahankan penghasilan utamanya. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu adanya penelitian yang membahas terkait upaya pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menilik sebagaimana ketentuan tersebut merubah konsep dasar pengawasan sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca disahkannya Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan kedua bagaimana implikasi terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil yang didapatkan adalah Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan konkret berkenaan dengan pegawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebabkan adanya peralihan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga memiliki implikasi berupa adanya perubahan struktur organisasi dan perubahan satuan kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu. Kata Kunci : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah.

Actions (login required)

View Item